Sejarah Orde Lama – Order lama adalah sebutan yang merujuk pada masa pemerintahan Soekarno Hatta dan wakilnya yakni Bapak Moh Hatta yang berlangsung pada tahun 1945 sampai 1965.
Asal mula orde lama adalah ketika Indonesia merkeda selepas perang dunia ke-2.
Pengertian Orde Lama
Order lama diambil dari Bahasa latin yaitu “ordo” yang berarti aturan atau ketertiban. Dapat diartikan bahwa orde adalah suatu anggota yang terdiri dari berbagai unsur yang diatur dengan prinsip tertentu.
Orde lama di Indonesia adalah sebutan untuk masa pemerintahan presiden Soekarno Hatta pada saat beliau menjabat sejak tahun 1945 sampai 1968.
Sejarah Orde Lama
1. Pemerintahan Demokrasi Liberal
Setelah terbentuk dan terjadinya NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), Belanda tidak menyerah begtu saja dan masih berusaha untuk mengusai Indonesia kembali.
Belanda banyak melakuakan agresi militer sejak Indonesia merdeka di tahun 1945. Dan baru resmi mengakui kemerdekaan Indonesai pada tahun 1949.
Sejak kemerdekaan itulah Indonesia memilih Soekarno Hatta sebagai presiden pertama di Indonesia. Pada tahun 1950 Soekarno menetapkan sistem pemerintahan yaitu sistem demokari liberal.
pada sistem pemerintahan inilah tugas presiden hanya bertanggung jawab sebagai kepala negara, sementara untuk pemerintahan sendiri berada di tangan kabinet dengan perdana Menteri sebagai kepala pemerintah.
Kabinet yang berkuasa pada masa sistem pemerintahan demokrasi liberal ini antara lain :
- Kabinet Natsir (1950-1951)
- Kabinet Sukiman-Suwirjo (1951-1952)
- Kabinet Wilopo (1952-1953)
- Kabinet Ali Sastroamidjojo I (1953-1955)
- Kabinet Burhanuddin Harahap (1955-1956)
- Kabinet Ali Sastroamidjojo II (1956-1957)
- Kabinet Djuanda (1957-1959)
Ketika demokrasi liberal ini Indonesia menjalankan pemilu pertama pada tahun 1955 dengan agenda pelantikan anggota-anggota parlemen terpilih pada tanggal 20 maret 1956.
Dan dari pemilu pertama inilah terbentuk pula badan konsitusi yang bertugas dalam penyusunan konstitusi tetap.
2. Pemerintahan Demokrasi Terpimpin
Pada saat dibentuknya pemerintahan demokrasi liberal ada kekacauan ketika itu dan membuat sistem pemerintahan baru.
Pada tahun 1959, presiden Soekarno pun membuat dan memperkenalkan sistem pemerintahan baru yaitu sistem pemerintahan demokrasi terpimpin.
Ada perbedaan antara demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin yakni dimana pada demokrasi terpimpin presiden tidak hanya bertanggung jawab sebagai kepala negara tapi berkuasa juga pada semua bidang pemerintahan.
Sistem demokrasi ini diterapkan secara resmi di Indonesia setelah dikeluarkannya dekrit presiden pada tanggal 05 Juli 1959.
Dengan begitu kabinet Djuanda yang sebelumnya berkuasa akan digantikan oleh kabinet kerja yang dipimpin Soekarno sendiri sebagai perdana menteri dengan Ir. Djuanda sebagai menteri pertama.
Dan fokus kebijakan pada masa sistem pemerintahan tersebut ada pada sektor sandang, pangan dan pembebasan wilayah Irian Barat.
3. G-30S PKI ( Gerakan 30 September 1965 )
Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah partai yang menggerakan dan menyebabkan beberapa dampak sebagai berikut :
- Timbul Demonstrasi Massa
- Diangkatnya Mayjen Soeharto menjad Panglima AD
Masyarakat yang tidak sabar dengan penyelesaian terhadap G-30S/PKI mulai melakukan demonstrasi untuk menuntut penyelesaian agar dilaksanakan secara adil dan cepat.
Lalu turunnya surat perintah sebelas maret yang ditujukan untuk Letjen Soeharto agar bisa mengambil tindakan untuk menjaga keamanan, stabilitas dan ketenangan pemerintah demi menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
4. Runtuhnya Kekuasaan Orde Lama
Berikut adalah kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Soeharto dalam upaya menjalankan Supersemar :
- Membentuk Kabinet Ampera
- Membersihkan MPRS dan DPRGR dari golongan-golanga PKI
- Pembubaran dan pelarangan PKI beserta ormas-ormasnya
- Penangkapan 15 orang Menteri kabinet dwikora yang dicurigai terlibat dalam golonga PKI
Kebijakan tersebut dianggap rakyat dapat memenuhi TRITURA ( Tiga Tuntunan Rakyart ) dan menjadi stabilitas negara.
Pada pembentukan kabinet ampera, Soekarno ditempatkan sebagai pemimpin namun untuk pelaksanaan kebijakan dipegang oleh Jend. Soeharto selaku Presidium Kabinet.
Dari hal inilah terjadi dualism kepemimpinan yang tidak menguntungkan untuk negara, karena stabilitas negara pada saat itu belum normal sepenuhnya.
Dimasa itu Soekarno masih memiliki pengaruh politik namun perlahan kekuatannya tidak lagi kuat.
Kalangan militer mulai merasa kebijakan-kebijakan yang diambil Soekarno lebih berpihak pada komunisme. Dan kecurigaan bertambah saat mulai mengalirnya bantuan dari Uni Soviet dan Tiongkok.
Maka dari itu untuk mengatasi konflik yang semakin hari semakin berkembang, pada tanggal 22 Februari 1967 Soekarno pun menyerahkan kekuasaannya pada Soeharto sesuai dengan ketetapan MPRS No.XV/MPRS/1966 yang menyebutkan bahwa penerima Supersemar berhak mengambil atau memegang jabatan presiden saat presiden berhalangan.
Tepatnya pada tanggal 7-12 Maret 1967 diadakannya sidang MPRS yang akhirnya Soeharto secara resmi dilantik sebagai presiden oleh MPR.
Itulah penjelesan mengenai sejarah orde lama dan pengertiannya. Semoga bermanfaat.
Sumber : id.wikipedia.org/wiki/Orde_Lama
